Meningkatkan Efisiensi Penegakan Hukum di Laut untuk Mencegah Pelanggaran
Meningkatkan efisiensi penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang sering terjadi di perairan Indonesia. Kehadiran aparat penegak hukum yang tangguh dan efisien di laut akan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di laut.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Upaya penegakan hukum di laut harus terus ditingkatkan agar para pelaku kejahatan di laut merasa takut dan tidak berani melanggar hukum lagi.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran aparat penegak hukum di laut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum di laut adalah dengan meningkatkan kerjasama antara instansi terkait, seperti Bakamla, TNI AL, Polair, dan KKP. Dengan adanya kerjasama yang baik antara instansi tersebut, penegakan hukum di laut akan menjadi lebih efektif dan efisien.
Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, “Kerjasama antara instansi terkait sangat penting dalam memastikan penegakan hukum di laut berjalan dengan baik. Dengan adanya kerjasama yang baik, kita dapat mencegah pelanggaran di laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.”
Selain itu, penggunaan teknologi dan alat bantu penegakan hukum di laut juga dapat membantu meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan dan penjagaan laut (Puspatal) yang dapat mendeteksi dan menindak para pelaku kejahatan di laut.
Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan efisiensi penegakan hukum di laut dapat meningkat, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di perairan Indonesia. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban di laut dapat terjaga dengan baik dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.